Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan kebijakan kehumasan, serta factor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi impelementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam tata kelola kehumasan pemerintah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrument utama dalam pnelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendeskripsikan menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada,
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan kehumasan di lingkungan secretariat DPRD Bandung Barat sejauh ini dilakukan dalam berbagai kondisi yang kurang menguntungkan. Keadaan ini sendiri telah berimbas terhadap kinerja humas. Sekretariat DPRD serta telah mempengaruhi pencapaian tujuan utama humas yaitu menjaga dan membangun citra lembaga DPRD Bandung Barat. Keterbatasan yang dimiliki Humas Sekretariat DPRD dalam melaksanakan kebijakan kehumasan secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi terhadap upaya membentuk citra positif DPRD di mana public.
Beberapa factor yang mempengaruhi kebijakan kehumasan di lingkungan secretariat DPRD dalam upaya membangun citra positif DPRD Kabupaten Bandung Barat adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi.