Keamanan dan ketertiban merupakan kunci dan stabilitas Negara atau daerah dalam konteks ini, dengan keamanan dan ketertiban, masyarakat akan merasa nyaman dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupannya, sehingga keamanan dan ketertiban harus dipelihara dan dijaga bukan saja oleh Polri yang sudah secara formal merupakan bagian dan fungsi pemerintah yang menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Polri memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, juga oleh masyarakat itu sendiri melalui partisipasi aktiv, oleh karena itu kebijakan perpolisian masyarakat yang digulirkan oleh Polri merupakan model penyelenggaraan fungsi-fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemampuan sebagai perwujudan dan kepolisian sipil dan menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Metode yang digunakan adalah metode explanatory survey. Metode explanatory survey digunakan jika peneliti belum dapat menjelaskan sebab-sebab fenomena terjadi secara general dan universal. Popolasi dalam penelitian ini adalah anggota Polres Garut dan FKPM, populasi dalam penelitian ini juga melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah kabupaten Garut yang akan diwawancarai sehingga dapat memberikan penjelasan yang utuh mengenai implementasi kebijakan. Kapolri tentang Polmas serta pengaruhnya terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Setellah melakukan penelitian dan pembahasan pada Polres Garut, didapat bahwa hasil perhitungan koefisien jalur secara parsial melalui uji t maka semua dimensi pada variabel bebas signifikan selain itu secara simultan semua dimensi yang ada pada variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, oleh karena itu peneliti dapat menarik kesimpulan : Implementasi kebijakan Perpolisian Masyarakat oleh Polres Garut yang dilaksanakan pada Polres Garut, akan mempengaruhi Efektivitas Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat yang dilakukan oleh Polres Garut, oleh karena itu kebijakan Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat Polres Garut perlu dilaksanakan melalui penerapan Dimensi Komunikasi, Dimensi Sumber Daya, Dimensi Sikap Pelaksana dan Dimensi Struktir Birokrasi yang baik dan memadai. Efektivitas Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat Polres Garut belum tercapai sesuai dengan target yang diharapkan, hal ini disebabkan sosialisasi implementasi kebijakan Perpolisian Masyarakat oleh Polres Garut kepada masyarakat yang dilakukan Polres Garut pada saat ini masih terbatas dalam penyampaian informasi atau dimensi Komunikasi dalam media yang terbatas dan formal, sehingga timbul keengganan masyarakat untuk melakukan dukungan dalam pelaksanaan Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat Polres Garut tersebut, maka efektivitas Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat Polres Garut belum tercapai secara optimal sesuai dengan yang diharapkan.