Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang berkembang sangat pesat. Tentunya seiring dengan perkembangan kota, maka berbagai permasalahan pun muncul. Salah satu masalah yang sangat mencolok dan mendapat perhatian banyak pihak adalah pedagang kaki lima (PKL), khususnya PKL yang berada di kawasan tujuh titik. Karena berdasarkan Perda No.11 Tahun 2005 Tentang K3, kawasan tujuh titik sudah ditetapkan sebagai kawasan terlarang dari segala bentuk kegiatan PKL. Akan tetapi faktanya kawasan tujuh titik menjadi tempat ideal bagi pelanggaran Perda.
Penelitian pada tesis ini diarahkan untuk memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh seputar pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di kawasan tujuh titik. Oleh sebab itu metode pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode yang tepat untuk melakukan kajian ini. Sedangkan teknik untuk memperoleh keabsahan data diperoleh melalui triangulasi data seperti, observasi, wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya hasil penelitian dianalisa secara mendalam dengan memakai Teori implementasi kebijakan public yang di adopsi dari beberapa ahli kebijakan.
Berdasarkan penelitian dilapangan diperoleh suatu gambaran penting, bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kali lima dikawasan tujuh titik belum menunjukan hasil sebagaimana mest6inya. Hal itu disebabkan oleh berbagai factor yang saling berkaitan. Salah satu factor penyebabnya adalah masih rendahnya sumber daya yang dimiliki pelaksana kebijakan, Terutama sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas, Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat pelaksana kebijakan mengakibatkan penertiban pedagang kaki lima di kota Bandung tidak pernah ada ujungnya sehingga, I,plementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kawasan tujuh titik kota Bandung dapat di kategorikan implementasi yang tidak berhasil (unseccesfull implementation)