Dalam pelaksanaan pelayanan perijinan di UPTD {asar Baleendah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ada berbagai indikasi rendahnya kualitas pelayanan Ijin Pemakaian Kios (IPK) dan Ijim Pemakaian Lapangan (IPL) tersebut peneliti telusuri dari implementasi kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM perindustrian dan Perdagangan dengan mengacu pada aspek organisasi, interprestasi dan aplikasi.
Peizinan di lingkungan dinas perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri bermaksud agar di kabupaten terdapat aturan-aturan usaha perdagangan sehingga lingkungan tetap terjaga, ada dua kategori dalam pengaturan usaha perdagangan dan pengelolaan pasar salah satunya Ijin Pemakaian Kios (IPK) dan Ijin Pemakaian Lapangan (IPL).
Penelitian ini menggunakan responden yang terdiri dari seluruh karyawan dan pedagang pasar baik yang telah memiliki Ijin Pemakaian Kios (IPK) dan Ijin Pemakaian Lapangan (IPL) di UPTD Pasar Baleendah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survey method) yaitu suatu metode penelitian survey yang bertujuan untuk meneliti hubungan/relasi antar variabel yang ada dalam hipotesis. Analisis data menggunakan analisis statistic uji korelasi Perhitungan dengan program SPSS versi 14.
Hasil yang diperoleh adalah besarnya pengaruh implementasi kebijakan perijinan baik dalam organisasi pelaksana kebijakan, Penafsiran pelaksana kebijakan maupun Pelaksanan kebijakan terhadap kualitas pelayanan IPK dan IPL di UPTD Pasar Baleendah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bandung.