Pemerintah mengembangkan program pemberdayaan Ekonomi Mayarakat Pesisir (PEMP) yang memberikan model usaha dengan bunga yang sekecil mungkin. Masyarakat yang mendapatkan bantuan dana modal usaha dari PEMP masih kesulitan dalam mengelola bantuan tersebut. Pendapatan sebagian besar masyarakat miskin di Kabupaten Asmat tidak meningkat. Permasalahan terjadi karena program PEMP yang belum berjalan dengan optimal dan ketidaktahuan masyarakat terhadap program tersebut karena kurangnya sosialisasi.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Jones. Jones mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan diperoleh dari adanya organisasi, interprestasi yang baik dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif. Peneliti hanya memaparkan implementasi kebijakan tentang PEMP di Kabupaten Asmat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi kebijakan pemerintah tentang PEMP di Kabupaten Asmat ditentukan oleh factor-faktor : organisasi, interpretasi dan aplikasi dari program PEMP. Data lapangan menunjukkan bahwa organisasi pelaksana program PEMP telah berjalan cukup baik dengan adanya tingkat produktivitas yang tinggi, kualitas layanan yang memadai, akuntabilitas yang cukup, walaupun tingkat responsip dari organisasi yang masih kurang. Kemampuan aparatur PEMP sudah cukup baik walaupun terkendala jumlah aparat yang kurang memadai. Selain itu sumber daya peralatan sebagai penunjang kinerja masih kurang memadai sehingga menghambat proses kerja aparat. Kinerja aparat yang cukup baik, masyarakat memberikan respon yang baik pula. Tetapi masyarakat kurang dilibatkan dalam pengelolaan program PPK. Walaupun demikian implementasi kebijakan tentang PEMP dapat dikatakan sudah cukup baik.