Masalah utama penelitian ini adalah rendahnya efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran. Hal ini diduga oleh pengawasan yang belum dilaksanakan secara optimal oleh Kepala Dinas Perpajakan Kabupaten Cianjur.
Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah teori pengawasan dari teori Terry dalam Siagian (2003:96) dan Efektifitas dari Gibson et.al (2003:38), hipotesis yang digunakan “besarnya pengaruh Pengawasan oleh Kepala Dinas terhadap Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran ditentukan oleh pelaksanaan pengembangan standar, tindak lanjut pengawasan, penilaian pelaksanaan dan sanksi atau tindakan perbaikan”.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey deskriptif yang menjelaskan pengaruh pengawasan oleh Kepala Dinas (variabel bebas) yang disimbolkan dengan (X) terhadap variabel efektivitas penerimaan pajak Hotel dan Restoran (variabel terikat) yang disimbolkan dengan (Y). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif survey dan teknik pengumpulan data melalui observasi, dan penyebaran angket. Populasi penelitian meliputi seluruh unsur karyawan yang terkait dengan pengelolaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur, teknik samling yang digunakan adalah sensus teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis korelasi product moment.
Hasil penelitian berdasarkan hipotesis yang diajukan dapat teruji secara persial. Pengaruh variabel pengawasan oleh Kepala Dinas (X) terhadap efektivitas penerimaan pajak hotel danrestoran melalui kriteria pengembangan standar, tindak lanjut pengawasan, penilaian pelaksanaan, sanksi dantindakan perbaikan berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran. Secara simultan pengawasan oleh Kepala Dinas mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran. Hasil temuan penelitian juga menemukan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh variabel pengawasan semata, tetapi ada factor atau variabel lain (epsilon) yaitu factor kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.