Penelitian ini berawal dari permasalahan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumedang yaitu berlakunya kolusi, korupsi dan nepotisme di dalam pelaksanaan pengaturan lalulintas. Prosedur yang masih berbelit=belit Polres Sumedang belum memberlakukan penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalulintas dan Angkutan jalan yang meliputi : penetapan rencana umum lalulintas dan Abgkutan jalan; manajemen dan Rekayasa lalulintas; persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor; perizinan angkutan umum; pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana Prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan. Persyaratan yang sangat kaku dan masih berbau militer, dimana penegakan kebijakan lalulintas dan Angkutan Jalan belum diselenggarakan dengan memperhatikan : asas transparan, akuntabel berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien, efektif, seimbang, terpadu, dan asas mandiri.
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode explanatory survey, metode explanatory survey digunakan jika peneliti belum dapat menjelaskan sebab-sebab fenomena terjadi secara general dan universal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, Studi Lapangan, yang meliputi; Observasi, Wawancara dan Angket.
Variabel implementasi kebijakan lalulintas dan Angkutan Jalan dan variabel efektivitas pengaturan lalu lintas di lingkungan Kepolisian Resor Sumedang secara umum memiliki penilaian cukup baik, Hasil ini mempunyai makna bahwa implementasi kebijakan lalulintas dan Angkutan jalan yang sudah berjalan selama ini telah dilaksanakan dengan cukup baik. Walaupun dalam tataran empiris dan melalui analisis statistic diperoleh gambaran bahwa masih banyak kelemahan-klemahan dalam proses implementasi kebijakan pada satuan lalulintas dan jalan raya di Resor Sumedang. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terlihat bahwa ada factor-faktor lain diluar implementasi kebijakan lalulintas dan Angkutan Jalan, yang dapat dibedakan secara tegas, namun besaran dan intensitas pengaruhnya terhadap efektivitas pengaturan lalulintas di lingkungan Kepolisian Resor Sumedang, turut menentukan atau setidaknya berkaitan langsung dengan proses implementasi kebijakan lalulintas dan Angkutan Jalan, dengan mengoftimalkan berbagai factor di luar implementasi kebijakan tersebut, maka akan semakin meningkatkan efektivitas pengaturan lalulintas di lingkungan Kepolisian Resor Sumedang,