Bantuan hukum adalah hak dari semua orang yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono publico) sebagai penjabaran hak dihadapan hukum. Sesuai dengan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara.
Meski sifatnya membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang etnisitas, asal-usul, keturunan warna kulit, ideologi, keyakinan politik, agama dan lain-lain, terkonsentrasinya advokat di kota-kota besar di Indonesia telah menyebabkan masyarakat miskin yang sebagian besar tinggal di desa-desa tidak memperoleh bantuan hukum secara wajar. Dan herakan bantuan hukum sebagian gerakan konstitusional untuk melindungi hak orang miskin diharapkan dapat meredam potensi gejolak sosial dan keresahan sosial.