Sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, di Indonesia pun terdapat masalah unversal, yaitu adanyan ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan, baik terhadap individu yang dikenal pidana, maupun terhadap masyarakat. Oleh karena itu harus dicarikan alternatif-alternatif pidana perampasan. Salah satu cara itu, antara lain dalam bentuk peningkatan pemindanaan yang bersifat noninstitusional seperti pendayagunaan pidana bersyarat, sebagaimana diatur dalam pasal 14a-14f berikut peraturan pelaksanaannya yaitu S.1925.487.
Buu ini mencoba menawarkan kerangka teori pemidanaan yang bersifat integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) sebagai pedoman untuk memberikan pembeneran tentang tujuan pemidanaan, yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus dan secara terpadu diarahkan untuk mengatasi dampakk negatif yang bersifat individual yang ditimbulkan oleh tindak pidana.