Pada dewasa ini di Indonesia, audit atau pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menimbulkan banyak persoalan. Hal ini tidak terjadi bila asas keadilan disandingkan dengan asas hak mengajukan saksi ahli tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tersangka kurang dapat melakukan perlawanan hukum secara sempurna.
Seperti diketahui untuk menghitung kerugian negara ada tiga kriteria yang harus dipenuhi:
a. Pemeriksaan Saksi;
b. Pemeriksaan Tersangka;
c. Ada bukti surat.
Audit investigasi yang dilakukan secara samping sering dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan bukti atas dugaan adanya tindak pidana korupsi.
Sedangkan suatu audit investigasi oleh BPKP berlandaskan prinsip harus mengungkapkan hakikat terjadi dibalik peristiwa diperiksa sesuai dengan asas substance over forms.
Untuk menjelaskan implementasi prinsip-prinsip dimaksud pelbagai tulisan dimuat dalam buku ini.