Kasus mengenai sertipikat ha katas tanah yang sama diperjual belikan kepada beberapa pihak yang menimbulkan permasalahan dan penerbitan sertipikat atau peralihan hak yang didaftarkan pada kantor pertanahan terdapat keberatan dari beberapa pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut karena maisng-masing pihak merasa paling berhak atas obyek sengketa yang berdasar pada Putusan Pengadilan Negeri. Penelitian ini merupakan studi kasus tentang jaminan perlindungan hukum bagi korban atas perbuatan jual beli tanah dengan objek sama kepada beberapa pihak ditinjau dari perspektif hukum pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban jual beli tanah dengan objek sama kepada beberapa pihak ditinjau dari perspektif hukum pidana, dan teranalisisnya akibat hukum terhadap pendaftaran peralihan ha katas tanah berdasarkan akta jual beli tanah dengan obyek sama.
Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan studi pustaka (library research). Metode analisis data, Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Pwelindungan hukum dan kepastian hokum kepada pemegang ha katas tanah (Korban) yang telah memperoleh penguatan putusan dari Mahkamah Agung, tampaknya tidak dapat diperoleh secara utuh, hal ini dikarenakan Perlindungan hokum dan kepastian hokum bagi para pihak yang memegang tanda bukti kepemilikan ha katas tanah (sertifikat), juga tidak utuh, karena pemegang sertifikat hak milik, diabaikan untuk diikutkan sebagai pihak turut tergugat dan hanya dibuka upaya hukum melalui verzet, dan proses perolehan sertifikat yang bermasalah menimbulkan potensi gugatan dikemudian hari. Akibat hokum terhadap paperalihan ha katas tanah dalam akta jual beli tanah dengan objek yang sama terdapat unsur pidana penipuan dan penggelapan.