Penerapan hukum pidana lingkungan saat ini belum optimal disebabkan karena ketiadaan sinkronoisasi, atau keselarasan baik secara struktur, substansial maupun kultural pada sistem peradilan pidana dari lembaga kepolisian kejaksaan pengadilan dan permasyarakatan. Terjadinya pengulangan kejahatan tindak pidana lingkungan hidup di Kabupaten Bandung yang dilakukan subjek hukum perseorangan dan Korporasi membuktikan ada ketidak harmonisan penyidik POLRI dan PPNS dalam menggulangi kejahatan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian konflik kewenangan penyidikan anata penyidik Kepolisian RI dengan Penyidik PNS dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan bagaimana upaya harmonisasi terhadap konflik kewenangan antara penyidik POLRI dengan PPNS.
Metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sumber data yang digunakan data sekunder terdiri atas bahan primer, sekunder dan tersier.
Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan, pertama pengaturan kewenangan PPNS dalam tindak pidana lingkungan hidup tidak sesuai dengan sistem pidana berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis, KUHAP sebagai generalis dan UU No.32 tahun 2009 adalah lex specialis tindak pidana lingkungan hidup pada saat penyampaian hasil penyidikannya harus melalui penyidik POLRI. Sementara, kewenangan menyidik POLRI dalam UU No.32 Tahun 2009 tidak diatur secara jelas. Kesua, Perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi terkait dalam penegakan hukum berkaitan dengan kewenangan penyidikan agar diperoleh pemahaman yang tepat terkait tugas dan kewenangan setiap institusi.

Kata Kunci : Penyidik, POLRI, PPNS.