Perkembangan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi menjadi sarana utama dalam persoalan berkaitan dengan kasus-kasus pornografi saat ini terutama berkaitan dengan pornomedia, sehingga Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu : 1) Menganalisis efektivitas penanganan kasus pornomedia dari Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan 2) Menemukan kendala-kendala dalam penanganan kasus pornomedia dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode Pendekatan menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah diterapkan oleh pejabat yang bewenang untuk itu. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah. Simpulan dari penelitian ini yaitu 1) Efektivitas penangan kasus pornomedia ditinjau dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, masih belum mampu secara efektif menanggulangi kasus pornomedia di masyarakat dikarenakan penegak hukum belum mampu melihat arti penting dari undang-undang tersebu, dikarenakan pelanggaran asusila yang berhubungan dengan pornografi masih belum mampu didefinisikan secara jelas. Sehingga efektivitas penanganan kasus pornomedia online harus berkaitan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2) Kendala-kendala dalam penanganan kasus pornomedia online dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berkaitan dengan kendala Yuridis seperti belum adanya perubahan khusus cyber crime, dan kewenangan penyidik dalam melakukan penggeledahan atas dugaan penggunaan alat kejahatan, non Yuridis seperti keterbatasan kemampuan dan jumlah aparat yang menguasai teknologi computer serta kekurangan peralatan, proses penyidikan dan alat bukti.

Kata Kunci : Efektivitas, Pornomedia, Undang-Undang Pornografi, Undang=Undang ITE.