Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia di katagorikan sebagai tindakan criminal atau sebagai kejahatan nyawa. Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law inforcement merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau Negara,kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik. Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai proses pelaksanaan dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan pengguguran kandungan secara paksa (Abortus Provocatus Criminalis).
Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder Pendekatan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis normative, Pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau relevan dengan proses peradilan Pidana pelaku abortus pada umumnya, kemudian mendapatkan alternative penyelesaian masalah pelaku aborsi yang melanggar hukum pidana.
Penelitian ini menghasilkan kajian proses penegakan hukum dari pengadilan tindak kejahatan pengguran kandungan dan sanksi hukum yang diterapkan sesuai KUHP dan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan serta upaya yang dilakukan untuk mengungkap dan menindak pelaku pengguguran kandungan serta solusi yang harus dilakukan. Dalam kode etik kedokteran Indonesia menyatakan bahwa seorang dokter senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Kode etik tersebut diperkuat oleh KUHP dalam bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Ketentuan Pasal 347, dan Pasal 348 KUHP.

Kata Kunci : Pelaku aborsi, penegak hukum, saksi hukum.