Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan membawa dampak semakin kompleknya problematika yang timbul dalam masyarakat sehingga tuntutan terhadap kondisi lingkungan yang aman, tentram dan tertib adalah merupakan salah satu kebutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan PKL yang cukup tinggi ternyata banyak menimbulkan banyak permasalahan bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat dimana pedagang kaki lima berada. Namun melihat begitu pentingnya peranan sector informal ini dalam menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sector formal, maka pemerintah menganggap pentingnya usaha untuk membina dan memberdayakan sector informal ini. Berdasarkan identifikasi, masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan, hambatan-hambatan serta upaya apa saja yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan gambaran penafsiran berupa uraian diatas tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan penertiban antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia, masyarakat yang cenderung belum memahami akan adanya peraturan daerah yang berisi mengenai kebijakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta adanya orang-orang yang bekepentingan, dalam memanfaatkan situasi, serta kurangnya sarana dan prasarana. Pemerintah daerah kabupaten Cianjur melakukan berbagai upaya dalam mengatasi berbagai hambatan yang terjadi antara lain dengan melalukan relokasi,, penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta melakukan pembinaan secara rutin.