Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih usulan yang dibutuhkan warga tidak diakomodir oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bojongsoang. Teori implementasi kebijakan dari Merille S. Grindle yang berisi 2 dimensi yaitu : Isi kebijakan (Content of Policy) dan Lingkungan Implementasi (Context Of Implementation). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kulitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada konteks Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan analisis pendekatan teori Merille S. Grindle yang menunjukkan bahwa masih terdapat 3 aspek yang belum terpenuhi yaitu : pada Isi kebijakan (Content of Policy) yang mencakup aspek Interest Affected (Kepentingan – Kepentingan yang Mempengaruhi), Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan) , dan pada Lingkungan Implementasi (Countext Of Implementation) yang mencakup aspek Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana). Hal tersebut berakibat pada rendahnya usulan masyarakat yang diakomodir karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan. Apabila Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada pelaksanaannya dianalisis dengan pendekatan teori kebijakan Merille S. Grindle dan makna yang diperoleh dari data lapangan maka sejalan dengan tujuan penelitian kualitatif, teori Merille S. Grindel akan lebih optimal dengan mengembangkan dimensinya sehingga pada Content of Policy dengan aspek Interest Affected (Kepentingan – Kepentingan yang Mempengaruhi), Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan dan Context of Implementation Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksa) akan memperoleh banyaknya usulan masyrakat yang dapat diakomodir oleh Pemerintah.