Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan elektronik pajak restoran di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Berdasarkan latar belakang peneliti menidentifikasi permasalahan tersebut yaitu, Bagaimana implementasi penyelenggaraan kebijakan elektronik pajak restoran di kota administrasi Jakarta Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori factor-faktor implementasi kebijakan dari Jones Dalam Agustino (2016) yang meliputi dimensi organisasi dan penerapan (aplikasi).
Berdasarkan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan elektronik pajak restoran di kota administrasi Jakarta Selatan akan berjalan maksimal apabila melaksanakan indicator yang meliputi organisasi, interpretasi, dan Penerapan (aplikasi). Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan disempurnakan melalui triangulasi. Beberapa factor yang dapat menjadi pendukung implementasi kebijakan tersebut seperti peraturan pendukung Undang-Undang, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah sebagai dasar untuk mengimplementasikan kebijakan. Bapeda juga sudah memiliki kuantitas jumlah Sumber daya manusia yang mencukupi. Faktor Penghambat dari kebijakan tersebut dari sumber daya manusia, lemahnya implementasi regulasi kebijakan yang ada, data kepemilikan restoran belum terpenuhi 100% peraturan tersebut masih tidak sesuai dengan semestinya dan beberapa restoran yang memiliki omset rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan elektronik pajak restoran di kota Jakarta Selatan yang berlandaskan kepada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik belum berjalan optimal karena belum sepenuhnya melaksanakan dimensi organisasi, interpretasi dan penerapan (aplikasi)

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perpajakan, Elektronik Pajak Restoran,