Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Tujuannya adalah untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam menngenai Implementasi kebijakan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Teknik analisis yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai analisa dan menggambarkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengkaji dan menganalisis masalah implementasi Kebijakan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan menurut Edward III daalam Widodo (2015:103), yang mengemukakan bahwa ada 4 (empat) factor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi. Implementasi Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bisa berjalan secara efektif, harus focus pada komponen pengukuran kinerja dengan memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik, yakni (SMART) Spesific, Measurable, Achievable Relevant and Time-Bound, sehingga pengukuran kinerja berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (result oriented), kualitas indicator kinerja dan keterpaduan perencanaan (integrated development plan) dan standar operasioan prosedur yang jelas.