Penyelesaian perkara pidana di Indonesia tidak bisa hanya memandang pada nasib pelaku, akan tetapi korban yang dalam hal ini menderita kerugian materiil maupun imateriil juga memerlukan perlindungan Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Hal ini hanya dapat ditemui pada hukum pidana formil yaitu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang pertanggungjawaban hukum hak ganti rugi bagi korban tindak pidana penipuan melalui penggabungan perkara berdasarkan KUHAP serta ditemukannya kendala Dallam pemberian hak ganti rugi bagi korban tindak pidana penipuan melalui penggabungan perkara berdasarkan KUHAP.
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adallah yuridis normatif Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, Dengan analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis adalah metode analisis kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan tersebut kemuadian ditarik kesimpulan secara deduktif, yang diuraikan dalam bentuk narasi tanpa menggunakan rumus-rumus atai angka statistic untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dapat memperoleh ganti kerugian atas tindak pidana yang menimpanya dapat ditemukan dalam KUHAP tetapi dalam pelaksanaannya masih belum semua menerapkan penggabungan perkara. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penggabungan perkara pidana diantaranya ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan serta kurangnya pengetahuan masyarakat dapat diakibatkan juga oleh aparat penegak hukum yang tidakmenjelaskannya kepada korban untuk memperoleh haknya untuk melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Kata kunci : Penggabungan Perkara, Ganti Rugi, KUHAP