Detail Cantuman
Text
Implementasi Kebijakan Angkutan Perairan Laut Di Kabupaten Kepulauan Anambas : Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas
Masalah dalam penelitian ini adalah belum maksimalnya implementasi kebijakan tentang angkutan laut. Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimana implementasi kebijakan angkutan perairan laut di Kabupaten Kepulauan Anambas”.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model pendekatan teori dari Van Meter dan Van Horn, berdasarkan 6 variabel yang harus diperhatikan yaitu : (1) Standard an Sasaran Kebijaan, (2) Hubungan Sumber Daya, (3) HUbungan Antar Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, (5) Kondisi Sosial, Politik dan ekonomi, (6) Disposisi /Sikap Implementor.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sumber pengumpulan data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Teknik penentuan informan yaitu dengan menggunakan teknik purposive. Sedangkan teknik analisis data yaitu : (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Penarik Kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa : (1) Stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan dinilai telah memahami tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, standar pelaksanaan yang dilakukan berupa sosialisasi kepada lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas, (2) Masih kurangnya tenaga pekerja Dinas Perhubungan, anggaran yang masih kurang, dan sarana Prasarana yang belum memadai, (3) Hubungan antar organisasi yaitu komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan dengan cukup baik, namum perlu ditingkatkan lagi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, (4) Dinas Perhubungan sudah berusaha melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya terkait angkutan perairan laut, pengawasan dan pengendalian sudah dilakukan secara rutin, serta adanya pemberian sanksi, (5) Kondisi social, politik dan ekonomi, serta adanya dukungan opini public berhubungan dengan implementasi kebijakan angkutan laut, (6) Sikap implementor belum optimal dalam implementasi kebijakan serta pengawasan yang dilakukan bersifat tidak tetap.
Kata kunci : Implementasi kebijakan, angkutan perairan laut.
Ketersediaan
| MIP264 | 352 NOR i | My Library | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
352 NOR i
|
| Penerbit | Pascasarjana UNLA : Bandung., 2021 |
| Deskripsi Fisik |
viii, 118hlm.: ilus.; 30cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
352
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






