Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung memberikan pelayanan yang bersifat perizinan di Kota Bandung. Saat ini waktu, persyaratan dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan kota Bandung masih menjadi masalah. Maka dari itu perlu untuk mengetahui bagaimana sebesarnya pelaksanaan implementasi kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Kota Bandung serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Kota Bandung. Kajian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Edward III. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari model implementasi kebijaan Edward III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birkrasi.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian menggambarkan serta memaparkan secara menyeluruh keadaan, kondisi dan peristiwa dari obyek kajian penelitian yaitu mengenai implementasi kebijakan Penyelenggaraan Izin Perdagangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung.
Hasil penelitian dengan menggunakan teori Edward III menunjukkan pelaksanaan imp;ementasi kebijakan penyelenggaraan izin usaha perdagangan, dilihat dengan 4 (empat) aspek yaitu 1. Komunikasi yang dilakukan DPMPTSP Kota Bandung belum optimal karena penyampaian informasi mengenai tata laksana dan persyaratan izin usaha perdagangan belum b8isa menjangkau semua kalangan pelaku usaha. 2. Sumber daya yang terdiri dari SDM, fasilitas dan anggaran sudah cukup memadi dan sangat mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan izin usaha perdagangan. 3 Disposisi dalam hal ini sikap pelaksana kebijakan yang sudah berkomitmen tidak dibarengi dengan komitmen dari para pelaku usaha sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 4. Struktur organisasi sdan Standar Operasional Prosedur sudah tersedia dan disusun dengan baik namun masih terlihat gemuk sehingga diperlukan penyederhanaan struktur birokrasi untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan izin usaha perdagangan.