Penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap pelanggaran PBJ yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran Panitia atau Pejabat Pengadaan. Penyedia maupun semua pihak dalam proses pelaksanaan PBJ terus dilakukan, didasarkan pada maraknya kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa yang terjadi. Peran penegak hukum sangat dibutuhkan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi khususnya bidang PBJ. Berdasarkan hal tersebut timbul identifikasi masalah yaitu : Bagaimana efektivitas penegakan hukum dan factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah? Dan Bagaimana Peranan LKPP dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah?
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan penelitian dilakukan dalam satu tahap, melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif dalam analisis data dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen di perpustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah belum efektif, sehingga belum dapat menekan tipikor pada PBJ. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terkait, tipikor adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor lain yang turut mempengaruhi efektifitas penegakan hukum adalah relevansi aturan hukum secara umum dan sosialisasi yang optimal pada aturan hukum.
Kata Kunci : Penegakan HUkum, Faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan LKPP