Kenyataan saat ini bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia didasarkan kepada persetujuan antara Indonesia dengan WHO (World Trade Organization) yang merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional terkait dengan persetujuan tentang Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs/Trade Related aspects of Intellectual Property Rights). Dengan kata lain konsep perlindungan HKI yang diterapkan di Indonesia mengadopsi konsep "pemikiran barat", yaitu; HKI dianggap sebagai "hak milik pribadi dalam bentuk intangible. Oleh karena itu, HKI menimbulkan suatu bentuk kekayaan yang dapat ditangani seperti halnya dengan harta kekayaan lainnya, dan yang dapat diberikan,digadaikan dan dilisensikan". "Di negara-negara Islam atau negara-negara yang populasi penduduknya sebagian besar adalah Mungkin seperti Indonesia, mereka memandandang bahwa prinsip perlindungan HKI sebagai konsep yang datang dari dunia Barat. Ini bukan bersumber dari konsep agama, sehingga mereka enggan untuk menerimanya.