Transaksi elektronik semakin banyak dilakukan terutama di bidang perdagangan dan perbankan sehingga perbuatan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan yang konkrit, kontan dan komun, melainkan dilakukan dalam dunia maya secara tidak kontan dan bersifat individual. Derasnya penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti layanan ATM (Aanjungan Tunai Mandiri). Transaksi melalui handpone, mobile banking internet banking, e-commerce, dll belum diikuti perkembangan hukum formal yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu diperlukan kehadiran hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif yang ada saat ini baru dalam tataran hukum materiil, dalam tataran hukum formal belum dapatmenjangkaunya.
Perkembangan yang terjadi berkenaan dengan bukti elektronik berpengaruh pula terhadap sistem pembuktian perdata. Menurut sistem HIR (hukum acara perdata yang berlaku). hakim dalam membuktikan terkait pada alat bukti yang sah diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang saja (Pasal 164 HIR). Keadaan ini tentu saja akan menyulitkan proses penyelesaian sengketa khususnya proses pembiktian dalam hal terjadinya sengketa yang timbul dalam transaksi e-commerce. Karena dalam undsang-undang Hukum Acara Perdata yang akan dibentuk harus mengatur secara tegas bukti elektronik seperti informasi/dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya. dan juga pemeriksaan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti yang sah di luar alat bukti yang sudah ditentukan.