Diberlakukannya Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang diharapkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif, karena telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai tindak pidana perdagangan orang seperti memberikan ancanab hukuman yang lebih berat serta ancaman lainnya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Restitusi pada dasarnya adalah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, seiring dengan diundangkannya Undang-undang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang ditarik ke ranah hukum pidana. khususnya melalui ketentuan Pasal 48, pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
Tipe penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literarur-literatur yang berisi konsep teoritid yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu-isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan obyektif. Penelitian yuridis normatif dikenal dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyususn tesis ini menggunakan pedekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approacgh).
pelaksanaan hak restitusi khususnya bagi korban tindak pidana perdagangan orang, meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat bahwa restitusi wajib diberikan oleh pelaku terhadap korban maupun ahli warisnya sebagaimana yang diatur dalam UU No.21 tahun 2007, pemberian mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang masih tidak mencerminkan rasa keadilan atau tidak dolakukan sebagaimana mestinya.