Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah. Bagaimana penegakan hukum terhadap sengketa membayar upah di bawah upah minimum sektoral berdasarkan Pasal 185 Juncto Pasal 90 ayat (1) Juncto Pasal 89 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Apakah Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili ?
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dibidang hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder didukung hasil penyidikan yang dilakukan oleh Unit IV Sub Direktorat IV/Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat. perkara yang sama "sengketa membayar upah di bawah minimum sektoral" diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebagai kewenangannya mengenai perselisihan hak. Analisis dilakukan agar singkron antara data yuridis normatif dengan fakta hukum yang digunakan sebagai pertimbangan Hakim mengadili sengketa dimaksud sebagai kewenangannya.
Hasil penelitisan diperoleh kesimpulan bahwa,"membayar upah di bawah upah minimum sektoral" merupakam perbuatan yang dilarang dan disebut sebagai tindak pidana kejahatan, sehingga dilakukan penegakan hukum berupa penyidikan tindak pidana. Sedangkan kewenangan Pengadilan hubungan Industrial adalah perselisihan hak yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Upah minimum sektorsl adalah hak yang diatur didalam peraturan perundang-undangan (hukum publik), apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya tidak melalui hubungan industrial, tetapi diselesaikan melalui proses hukum pidana karena sengketa membayar upah di bawah minimum sektoral bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Indusrial.